Langsung ke konten utama

Kemensos Dukung dan Beri Akses Penuh terhadap Proses Hukum Di KPK



Kemensos Dukung dan Beri Akses Penuh terhadap Proses Hukum Di KPK


Kementerian Urusan Sosial sangat prihatin dengan proses hukum yang saat ini terjadi di KPK dan memastikan untuk bekerja sepenuhnya dan membuka akses ke informasi yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Lara menjelaskan bahwa upaya ini terkait dengan langkah-langkah KPK yang mulai melakukan operasi menangkap (OTT) ke sejumlah orang, termasuk salah satu pejabat di Kementerian Sosial dan juga menentukan tersangka kepada beberapa orang. "Ini adalah bentuk keseriusan dan dukungan kita dalam upaya memberantas korupsi," Hartono menjelaskan kepada wartawan di Kemensos hari ini.


Hartono mengatakan dia khawatir dan hancur di tengah-tengah Kementerian Sosial untuk terus bekerja keras untuk melakukan tugas dan truster, terutama dalam menyalurkan Banso di tengah pandemi Covid-19 yang kita hadapi.


"Hampir sembilan bulan, kami bersama dengan semua jajaran tanpa mengetahui kelelahan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan dengan cepat, tepat sasaran dan mematuhi prinsip akuntabilitas," tambah Hartono.


"Sejak awal kami telah meminta APIP (pejabat pengawasan internal pemerintah) baik Inspektorat Jenderal Kementerian Urusan Sosial dan BPKP, dan pejabat penegak hukum untuk melakukan bantuan dan pengawalan dan bantuan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini, yaitu dengan Polisi Nasional, Kantor Jaksa Agung, termasuk KPK. Karena kami mengelola anggaran besar, "katanya.


Selanjutnya, Hartono menekankan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membangun / menyelesaikan program program reguler dan program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sambil mempersiapkan implementasi program 2021 yang harus kita mulai pada Januari 2021.


"Saat ini total anggaran Kemensos sebesar Rp134.008 triliun dan realisasi telah lebih dari 97,2% per-6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 kementerian dan institusi. Ini adalah apa yang telah kita lepaskan," lanjutnya.Sementara jumlah anggaran yang dimasukkan skema program perlindungan sosial, baik reguler maupun non-reguler (khusus), mencapai Rp.128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur Gempa besar-besaran 5,1 bersemangat Mongondow Timur Bola , Sulawesi Utara, Kamis (17/2020). Lindu terjadi pukul 3:30 malam. Gempa bumi tidak memiliki kemungkinan tsunami.Mengantisipasi gempa bumi,Ini harus dilakukan sebelumnya, untuk sesaat, dan setelah gempa bumi. Sebelum: - Pastikan struktur dan lokasi rumah Anda dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti tanah longsor atau pencairan. Mengevaluasi dan memperbarui struktur bangunan Anda untuk menghindari bahaya gempa bumi. - Kenali lingkungan di mana Anda bekerja: perhatikan lokasi pintu, lift, dan tangga darurat. Dia juga belajar di mana tempat paling aman untuk berlindung. - Pelajari cara melakukan pemadam api pertama dan pemadam kebakaran. - Daftarkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. - Atur furnitur untuk menempel di dinding untuk menghindari jatuh, runtuh, berubah pada saat gempa. - Bangun objek keras di mana pun itu ada di ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021. Ia memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. "Vaksin sudah ada, tetapi vaksinasinya akan dimulai pada bulan Januari," kata Jokowi ketika memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil di halaman istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/16/2020). Menurutnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntikkan dengan vaksin Covid-19 sebelumnya. Kelompok prioritas penerima vaksin lain, TNI-POLRI dan Guru. "TNI dan polisi nasional karena dia mempertahankan kedaulatan negara. Kepolisian nasional memelihara ketertiban dan keamanan negara. Itu juga perlu diutamakan. Setelah itu, setelah itu kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya. Pedagang kecil menerima Rp 2,4 juta dari pemerintah. Jokowi menyadari bahwa Pandemi Covid-19 memb...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan   Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang melibatkankepemimpinan Front Defenders Islam (FPI) Rizieq Shihab diambil alih oleh Kepolisian Nasional. Bareskrim mulai hari ini. Termasuk kasus serupa yang terjadi di Banten. "Jadi kemarin hari Jumat, 18 Desember, penyelidik Polisi Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jawa Barat, telah memegang gelar kasus. Dalam hal kasus kami memutuskan tiga kasus ditarik ke Polda Nasional Bareskrim," kata Listyo di Markas Besar Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Menurut Listyo, dua kasus adalah pelanggaran prokes yang melibatkan Rizieq Shihab, yaitu kerumunan di Petamburan Jakarta Barat dan Megamendung, Bogor. Sementara kasus lainnya adalah kegiatan Haul Syeh Abdul Qadir Qadir Jailir di Al-Istiqlaiyyah Islamic Boarding Sc...
Posting Komentar
Baca selengkapnya