Langsung ke konten utama

Klarifikasi Menag Yaqut Soal Afirmasi Hak Beragama Syiah dan Ahmadiyah




Klarifikasi Menag Yaqut Soal Afirmasi Hak Beragama Syiah dan Ahmadiyah

 


PBNU Wasekjen Masduki Baidlowi telah mengkonfirmasi kepada Menteri Agama, YAQUT C QouMas terkait dengan menegaskan hak-hak agama Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia menjelaskan ini bukan gagasan YAQUT tetapi menanggapi permintaan profesor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Azyumardi Azra sehingga pemerintah menegaskan urusan minoritas.


"Tidak menegaskan dalam arti berbagai hubungan itu adalah idenya tentang Azyumardi Azra," kata Masduki, Jumat (25/12/2020).


Yaqut menjelaskan kepada Masduki bahwa Azyumardi menilai bahwa masih ada sejumlah minoritas seperti penganiayaan Syiah dan Ahmadiyah. Mereka masih dialami oleh pengejaran hak-hak yang tidak terlindungi dan negara tidak hadir karena yaqut akan memfasilitasi dialog. "Itu adalah pernyataan dari Azyumardi yang kemudian merespons oleh Menteri Agama yang 'OK, jika negara itu bisa hadir, Menteri Agama akan memfasilitasi dialog'," kata Masduki.


Dia menjelaskan pemerintah akan memfasilitasi dialog dengan harapan penganiayaan. Karena di depan keadaan semua warga negara bukan mayoritas bukan minoritas. "Untuk mendapatkan keadaan Menteri Agama akan menyediakan fasilitas untuk dialog, hak-hak mayoritas dan hak minoritas dapat dilindungi. Saya pikir jika idenya bagus," kata Masduki.


"Karena dia adalah perwakilan dari negara itu, perlu untuk menghadiri hak-hak warga negara, mereka semua dapat dilindungi. Jika bisnis Ahmadiah dianggap menyimpang, itu adalah MUI, NU, Urusan Muhammadiyah dalam konteks dakwah tetapi Sebagai warga negara Ahmadiah memiliki warga negara, "tambah Masduki.


Menteri Agama

Sebelumnya, Menteri Agama diketahui, YAQUT C QouMas, mengatakan pemerintah akan menegaskan risiko agama Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Yaqut tidak ingin kelompok agama minoritas dari kota asal mereka karena perbedaan kepercayaan. "Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut ketika dikonfirmasi oleh Antara di Jakarta. Demikian dilaporkan dari Antara, Jumat (25/12).


Gus Yaqut, menyapa Yaqut C. Qoumas, juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. "Perlu dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur Gempa besar-besaran 5,1 bersemangat Mongondow Timur Bola , Sulawesi Utara, Kamis (17/2020). Lindu terjadi pukul 3:30 malam. Gempa bumi tidak memiliki kemungkinan tsunami.Mengantisipasi gempa bumi,Ini harus dilakukan sebelumnya, untuk sesaat, dan setelah gempa bumi. Sebelum: - Pastikan struktur dan lokasi rumah Anda dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti tanah longsor atau pencairan. Mengevaluasi dan memperbarui struktur bangunan Anda untuk menghindari bahaya gempa bumi. - Kenali lingkungan di mana Anda bekerja: perhatikan lokasi pintu, lift, dan tangga darurat. Dia juga belajar di mana tempat paling aman untuk berlindung. - Pelajari cara melakukan pemadam api pertama dan pemadam kebakaran. - Daftarkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. - Atur furnitur untuk menempel di dinding untuk menghindari jatuh, runtuh, berubah pada saat gempa. - Bangun objek keras di mana pun itu ada di ...

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021. Ia memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. "Vaksin sudah ada, tetapi vaksinasinya akan dimulai pada bulan Januari," kata Jokowi ketika memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil di halaman istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/16/2020). Menurutnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntikkan dengan vaksin Covid-19 sebelumnya. Kelompok prioritas penerima vaksin lain, TNI-POLRI dan Guru. "TNI dan polisi nasional karena dia mempertahankan kedaulatan negara. Kepolisian nasional memelihara ketertiban dan keamanan negara. Itu juga perlu diutamakan. Setelah itu, setelah itu kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya. Pedagang kecil menerima Rp 2,4 juta dari pemerintah. Jokowi menyadari bahwa Pandemi Covid-19 memb...

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan   Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang melibatkankepemimpinan Front Defenders Islam (FPI) Rizieq Shihab diambil alih oleh Kepolisian Nasional. Bareskrim mulai hari ini. Termasuk kasus serupa yang terjadi di Banten. "Jadi kemarin hari Jumat, 18 Desember, penyelidik Polisi Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jawa Barat, telah memegang gelar kasus. Dalam hal kasus kami memutuskan tiga kasus ditarik ke Polda Nasional Bareskrim," kata Listyo di Markas Besar Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Menurut Listyo, dua kasus adalah pelanggaran prokes yang melibatkan Rizieq Shihab, yaitu kerumunan di Petamburan Jakarta Barat dan Megamendung, Bogor. Sementara kasus lainnya adalah kegiatan Haul Syeh Abdul Qadir Qadir Jailir di Al-Istiqlaiyyah Islamic Boarding Sc...