Komisi I DPR: Indonesia Tidak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel

Komisi I DPR: Indonesia Tidak Akan Buka Hubungan Bilateral dengan Israel

Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat 1 Meutya Hafid mengatakan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena, pendudukan Israel di Palestina masih terjadi. "Indonesia belum mengubah pembukaan konstitusi tahun 1945 yang menyebutkan pekerjaan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan para tahanan dan prises ', sehingga Indonesia tidak akan dan tidak mungkin untuk membuka hubungan dengan Israel," kata Meutya mengatakan informasi tertulis pada Selasa (15/2020).

Meutya melanjutkan, pada bulan Juni, Indonesia telah mengangkat masalah Palestina dan pelanggaran Israel pada pertemuan menteri di Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, ini adalah bentuk konsistensi bangsa Indonesia. "Pemerintah Indonesia tidak pernah menghubungi Israel dan kami percaya ini," jelasnya.

Meutya memandang, saat ini media asing pro-Israel meningkatkan masalah antara Indonesia dan Israel. Tujuannya, melemahkan dukungan pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Meutya berharap bahwa Indonesia tetap tegas dengan komitmen terhadap Israel, meskipun sejumlah negara di Timur Tengah menormalkan hubungan dengan Israel.

"Indonesia sudah memiliki sikap yang jelas sejak 1945, kami menerapkan politik aktif aktif yang berarti Indonesia akan terus aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina dari pekerjaan Israel. Tidak ada keraguan dalam dukungan Indonesia untuk rakyat Palestina," katanya.

Tidak ada percakapan

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Azis Syamsuddin menekankan bahwa Pemerintah Indonesia sepenuhnya didirikan dengan orang-orang Palestina untuk mendukung kemerdekaan negara dari Israel.

Menurutnya, dia belum mendengar rencana Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel seperti berita di berbagai media internasional beberapa waktu lalu.

"Sementara itu saya belum mendengar rencana dari pemerintah, jadi saya mempertanyakan dasar klaim. Saya yakin pemerintah Indonesia sepenuhnya didirikan dengan rakyat Palestina," kata Azis Syamsuddin dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (15 /) 12/2020).

Azis dikatakan terkait dengan berita di berbagai media internasional untuk klaim Israel bahwa Indonesia akan segera menormalkan hubungan dengan Israel sebelum masa jabatan Presiden AS Donald Trump berakhir. Dia menjelaskan, terkait dengan masalah normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel, komitmen pemerintah Indonesia tentu terkait dengan undang-undang penegakan atas kedaulatan Palestina.

Menurutnya, belum ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. "Saya belum pernah mendengar tentang wacana itu, yang harus menjadi pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia sepenuhnya mendukung kedaulatan dan hak-hak Palestina," katanya dikutip antara.