Langsung ke konten utama

Profil 3 Calon Sekda DKI Jakarta yang Telah Diserahkan ke Jokowi




Profil 3 Calon Sekda DKI Jakarta yang Telah Diserahkan ke Jokowi


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengumumkan tiga nama terpilih dari pemilihan terbuka tahap akhir untuk posisi Sekretaris Daerah (SEKDA) DKI Jakarta. Kepala personel regional DKI Jakarta (BKD), Chaidir, mengatakan bahwa kandidat Sekretaris akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi,



Tim Penilaian Akhir (TPA) di Presiden Republik Indonesia untuk menentukan yang terbaik dari tiga yang paling baik diusulkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, "kata Chaidir ketika dihubungi, Jakarta, Jumat (11/12/2020).


Saat ini, ia melanjutkan, tiga nama untuk mengisi posisi Sekretaris ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diserahkan kepada Jokowi. Kemudian, nama SEKDA yang dipilih dinyatakan dalam Keputusan Presiden (Depters).


"Keputusan Presiden akan diserahkan kepada Gubernur untuk melanjutkan peresmian oleh Gubernur dan atau Menteri Dalam Negeri," kata Chaidir.


Tiga nama yang dipilih dan memenuhi syarat untuk menempati kursi sekretaris DKI Jakarta, yaitu akting Sekretaris Regional Sri Haryati, Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali, dan Walikota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko.


Inilah Profil Ketiga:


Sri Haryati.

Berdasarkan data dari DKI Jakarta PPID, Sri Haryati memulai karirnya setelah lulus dari Fakultas Perikanan di Bogor Agricultural Institute (IPB) pada tahun 1994. SRI menjadi CPNS di layanan perikanan DKI Jakarta pada tahun 1997.


Setahun kemudian atau pada tahun 1998, SRI diangkat sebagai pegawai negeri di DKI Jakarta Fisheries Service. Dia melanjutkan pendidikan Masters pada 2003 dan S3 10 tahun kemudian di IPB.


Pada 2014, ia menjabat untuk menjadi kepala ternak, perikanan, dan kantor kelautan, Jakarta Utara. Kemudian pada tahun yang sama, SRI ditugaskan sebagai kepala ketahanan pangan dan konseling di kantor kelautan, pertanian dan ketahanan pangan.


Kemudian, ia naik untuk menjadi kepala Sekretariat Regional Biro Ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016. Saat ini, SRI melayani sebagai asisten Sekretariat Ekonomi dan Keuangan DKI Jakarta.


Marullah Matalii.

Dikutip dari situs resmi pemerintah kota pemerintahan Jakarta Selatan, Marullah Matali lahir di Jakarta pada tanggal 27 November 1965. Ia menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar ke sekolah menengah di Jakarta.


Dia melanjutkan pendidikannya dalam agama Islam di University of Basra Saudi Arabia. Kemudian melanjutkan pendidikan hukum Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.


Sebelum menjadi Walikota Jakarta Selatan, ia memulai karirnya sebagai staf Biro Pengembangan Spiritual DKI Jakarta. Setelah itu, naik untuk menjadi Kepala Pengembangan DKI Jakarta Bintal Service Mental dan Kesos.


Marullah dipindahkan ke kepala sub-departemen Bina Mental Bintal dan Kesos DKI Jakarta. Kemudian berfungsi sebagai kepala Sekretariat Dinas Sosial DKI Jakarta.

Selanjutnya ditunjuk sebagai Kepala Biro DKI Jakarta dan Biro Mental, kemudian Asisten Wakil Gubernur Provinsi Pariwisata DKI Jakarta.


Dia pernah bertugas sebagai asisten wakil gubernur bidang provinsi DKI Jakarta dari kontrol populasi. Marullah juga mendapat dua penghargaan sebagai pegawai negeri. Yakni, periode kerja 15 tahun dari Gubernur DKI Jakarta (2011) dan Satyalancana Award oleh Satya Kl.1 dari Presiden Republik Indonesia (2012).


Sigit Wijatmoko.

Sebelum menjabat sebagai Walikota Administrasi Jakarta Utara, Sigit Karir di Badan Transportasi DKI Jakarta. Posisinya adalah sebagai Sekretaris Badan Transportasi DKI Jakarta (2015-2016) dan kemudian Wakil Kepala Badan Transportasi DKI Jakarta (2016-2019).


Ia lahir pada 30 Agustus 1974 di Jakarta. Kemudian, menyelesaikan pendidikannya dari sekolah dasar ke sekolah menengah / MA juga di Jakarta.


Setelah itu, Sigit melanjutkan pendidikannya di Institut Pemerintah Domestic Institute (IPDN), Jawa Barat pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan gelar Magister Ilmu Pemerintah pada tahun 2003.


Tunggu Jokowi.

Kepala Personel Regional (BKD) DKI Jakarta, Chaidir mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta masih menunggu keputusan Presiden Jokowi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur Gempa besar-besaran 5,1 bersemangat Mongondow Timur Bola , Sulawesi Utara, Kamis (17/2020). Lindu terjadi pukul 3:30 malam. Gempa bumi tidak memiliki kemungkinan tsunami.Mengantisipasi gempa bumi,Ini harus dilakukan sebelumnya, untuk sesaat, dan setelah gempa bumi. Sebelum: - Pastikan struktur dan lokasi rumah Anda dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti tanah longsor atau pencairan. Mengevaluasi dan memperbarui struktur bangunan Anda untuk menghindari bahaya gempa bumi. - Kenali lingkungan di mana Anda bekerja: perhatikan lokasi pintu, lift, dan tangga darurat. Dia juga belajar di mana tempat paling aman untuk berlindung. - Pelajari cara melakukan pemadam api pertama dan pemadam kebakaran. - Daftarkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. - Atur furnitur untuk menempel di dinding untuk menghindari jatuh, runtuh, berubah pada saat gempa. - Bangun objek keras di mana pun itu ada di ...

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021. Ia memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. "Vaksin sudah ada, tetapi vaksinasinya akan dimulai pada bulan Januari," kata Jokowi ketika memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil di halaman istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/16/2020). Menurutnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntikkan dengan vaksin Covid-19 sebelumnya. Kelompok prioritas penerima vaksin lain, TNI-POLRI dan Guru. "TNI dan polisi nasional karena dia mempertahankan kedaulatan negara. Kepolisian nasional memelihara ketertiban dan keamanan negara. Itu juga perlu diutamakan. Setelah itu, setelah itu kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya. Pedagang kecil menerima Rp 2,4 juta dari pemerintah. Jokowi menyadari bahwa Pandemi Covid-19 memb...

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan   Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang melibatkankepemimpinan Front Defenders Islam (FPI) Rizieq Shihab diambil alih oleh Kepolisian Nasional. Bareskrim mulai hari ini. Termasuk kasus serupa yang terjadi di Banten. "Jadi kemarin hari Jumat, 18 Desember, penyelidik Polisi Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jawa Barat, telah memegang gelar kasus. Dalam hal kasus kami memutuskan tiga kasus ditarik ke Polda Nasional Bareskrim," kata Listyo di Markas Besar Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Menurut Listyo, dua kasus adalah pelanggaran prokes yang melibatkan Rizieq Shihab, yaitu kerumunan di Petamburan Jakarta Barat dan Megamendung, Bogor. Sementara kasus lainnya adalah kegiatan Haul Syeh Abdul Qadir Qadir Jailir di Al-Istiqlaiyyah Islamic Boarding Sc...