Satgas Covid-19 Tegur 128 Ribu Pemilih Pilkada 2020 yang Langgar Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Tegur 128 Ribu Pemilih Pilkada 2020 yang Langgar Protokol Kesehatan

 

Satuan tugas penanganan Covid-19 memantau penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahap pemilihan pemilihan 2020. Hasilnya, sebanyak 128.094 pemilih ditegur karena melanggar protokol kesehatan seperti, tidak menggunakan masker, menjaga jarak, dan crowding.

"Jumlah orang ditegur, sampai sekarang ada 128.000 pemilih yang diingatkan untuk protokol kesehatan yang taat," kata anggota Tim Tugas Tugas Covid-19 Dewi Nur Aisyah pada konferensi pers di YouTube BNPB, Jakarta, Rabu (9/12 / 2020). Jumlah pemilih sebagian besar ditegur oleh petugas, dari Sumatera Utara, Bali, Riau, hingga Jawa Timur.

Sementara itu, tingkat kepatuhan tertinggi terjadi di Sulawesi Tenggara dan Papua terendah.

Meski begitu, kata Dewi, secara umum tingkat kepatuhan pemilih dengan protokol kesehatan Covid-19 mencapai 90 persen. Misalnya, kepatuhan pemilih dalam menggunakan topeng adalah 96 persen.

"Laporan pemilih yang melaksanakan pemilihan di mana perilaku menggunakan masker kepatuhan mereka pada 96,59 persen. Pertahankan laporan jarak ini, kami menerima 91,46 persen," jelasnya.

Hasil pemantauan

Data kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan ini berdasarkan hasil pemantauan dilakukan oleh 219.748 anggota Kepolisian Nasional, 98.100 anggota TNI, dan 47.269 anggota Satuan Tugas Covid-19. Pemantauan dilakukan di 299 kabupaten / kota di 33 provinsi.

Satuan tugas Covid-19 juga memonitor ketersediaan fasilitas protokol kesehatan di 6.211 stasiun pemungutan suara (TPS) di 180 kabupaten / kota. Menurut Dewi, sebanyak 90 persen dari Pilkada secara bersamaan 2020 telah menyediakan fasilitas dan sabun cuci tangan.

"Pembersih tangan telah menyediakan 90 persen pemilihan," kata Dewi.

Di sisi lain, hanya 78 persen TPS yang melakukan sosialisasi protokol kesehatan baik melalui spanduk dan poster dan pengeras suara. Dewi mengatakan bahwa hampir semua petugas di TPS mengenakan topeng dan perisai wajah."Apakah semua petugas KPP menggunakan topeng. Pelaporan ini di bidang 95,22 persen dari TPS telah diterapkan, Wajah Shield telah mencapai 92,87 persen. Jadi itu telah menerapkan penggunaan masker dan perisai wajah," kata Dewi.