Langsung ke konten utama

Diperiksa Kasus Nurdin Abdullah, Wagub Sulsel Dicecar soal Penggunaan APBD




Diperiksa Kasus Nurdin Abdullah, Wagub Sulsel Dicecar soal Penggunaan APBD



Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Rampung menjalani pemeriksaan tim investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diselidiki dalam kasus dugaan penyuapan dan gratifikasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pembangunan lisensi dan infrastruktur dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 20-2021 Gubernur Cacat Nurdin Abdullah.


Andi mengaku dipertanyakan tentang penggunaan anggaran pendapatan dan pengeluaran regional Sulawesi Selatan (APBD). "Intinya lebih dari prosedur, tentang menjalankan APBD secara internal dan sebagainya," kata Andi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/3/2021). Namun, Dear Andi tidak menjelaskan lebih detail tentang pemeriksaan kali ini. Dia mengatakan dia telah memberikan pernyataan yang baik kepada tim investigasi KPK. "Tanya simpatisan," katanya.


KPK menentukan gubernur penyandang cacat Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pembangunan lisensi dan infrastruktur dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.Nurdin dinobatkan sebagai penerima Suap dengan Sekretaris Provinsi Pubr Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara mereka yang didakwa sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.


Diduga menerima suap 2 miliar

Nurdin diduga menerima suap sebang Rp. 2 miliar dari Agung. Tidak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima kepuasan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi diterima oleh Nurdin dari beberapa kontraktor. Casus ini dimulai dengan operasi penangkapan (OTT) dari tim penegak hukum melawan Nurdin. Dalam Ott the Action Team mendapatkan Rp. 2 miliar dalam koper di kediaman resmi Edy Rahmat.


Tidak hanya itu, dalam pencarian dilakukan beberapa waktu lalu di kantor pusat dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta kediaman Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan perencanaan tata ruang (putr) dan Kantor Penyelidikan, tim investigasi menyita Rp 3,5 miliar.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur Gempa besar-besaran 5,1 bersemangat Mongondow Timur Bola , Sulawesi Utara, Kamis (17/2020). Lindu terjadi pukul 3:30 malam. Gempa bumi tidak memiliki kemungkinan tsunami.Mengantisipasi gempa bumi,Ini harus dilakukan sebelumnya, untuk sesaat, dan setelah gempa bumi. Sebelum: - Pastikan struktur dan lokasi rumah Anda dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti tanah longsor atau pencairan. Mengevaluasi dan memperbarui struktur bangunan Anda untuk menghindari bahaya gempa bumi. - Kenali lingkungan di mana Anda bekerja: perhatikan lokasi pintu, lift, dan tangga darurat. Dia juga belajar di mana tempat paling aman untuk berlindung. - Pelajari cara melakukan pemadam api pertama dan pemadam kebakaran. - Daftarkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. - Atur furnitur untuk menempel di dinding untuk menghindari jatuh, runtuh, berubah pada saat gempa. - Bangun objek keras di mana pun itu ada di ...

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021. Ia memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. "Vaksin sudah ada, tetapi vaksinasinya akan dimulai pada bulan Januari," kata Jokowi ketika memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil di halaman istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/16/2020). Menurutnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntikkan dengan vaksin Covid-19 sebelumnya. Kelompok prioritas penerima vaksin lain, TNI-POLRI dan Guru. "TNI dan polisi nasional karena dia mempertahankan kedaulatan negara. Kepolisian nasional memelihara ketertiban dan keamanan negara. Itu juga perlu diutamakan. Setelah itu, setelah itu kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya. Pedagang kecil menerima Rp 2,4 juta dari pemerintah. Jokowi menyadari bahwa Pandemi Covid-19 memb...

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan   Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang melibatkankepemimpinan Front Defenders Islam (FPI) Rizieq Shihab diambil alih oleh Kepolisian Nasional. Bareskrim mulai hari ini. Termasuk kasus serupa yang terjadi di Banten. "Jadi kemarin hari Jumat, 18 Desember, penyelidik Polisi Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jawa Barat, telah memegang gelar kasus. Dalam hal kasus kami memutuskan tiga kasus ditarik ke Polda Nasional Bareskrim," kata Listyo di Markas Besar Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Menurut Listyo, dua kasus adalah pelanggaran prokes yang melibatkan Rizieq Shihab, yaitu kerumunan di Petamburan Jakarta Barat dan Megamendung, Bogor. Sementara kasus lainnya adalah kegiatan Haul Syeh Abdul Qadir Qadir Jailir di Al-Istiqlaiyyah Islamic Boarding Sc...