Langsung ke konten utama

Jhoni Allen Akui Hasil KLB Demokrat di Sumut Belum Dilaporkan ke Kemenkumham




Jhoni Allen Akui Hasil KLB Demokrat di Sumut Belum Dilaporkan ke Kemenkumham



Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan yang akan terjadi KLB Deli Serdang ke Kementerian hukum serta HAM. alasannya adalah, berkas-berkas akibat KLB masih pada proses."Berproses pada saat yg tidak terlalu lama ," kata Jhoni waktu jumpa pers di kediaman Moeldoko, Jakarta sentra Kamis (11/tiga/2021).


"Sesegera mungkin (melapor ke Kemenkumham). tidak perlu buru-buru, tidak perlu demo demo," tambah dia.Jhoni menyadari ada berkas yang belum lengkap. Termasuk dokumentasi acara pada program KLB."Hanya dokumentasi bahwa program benar , pesertanya (KLB) penuh, bahkan pada luar. itu memang sedikit kita lengah sebab tidak terdapat niat lain lainnya, dokumentasi saja.


Sedang dikumpulkan asal yg membawa kamera itu," jelas beliau.Jhoni pula menjawab terkait pihaknya telah melaporkan akibat KLB ke Kemenkumham beberapa ketika kemudian. namun, beliau tak menjawab menggunakan pasti."ya begini, ini kan saudara saudara saya ini saking semangatnya, terlalu semangat, ya enggak apa-apa jua," istilah Jhoni.


Diantar ke Kemenkumham Secara diam-diam


Suasana keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/tiga/2021). pada keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai.Sebelumnya, Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengklaim telah menyerahkan akibat KLB tadi ke Kementerian aturan dan HAM. Kubu KLB menyebut sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat yang akan terjadi KLB ke Kemenkumham.


"Kita emang punya tim masing-masing, dan tadi informasinya telah didaftarkan ke Kementerian aturan dan HAM," istilah ketua Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Versi KLB, Razman Nasution ketika jumpa pers pada Jakarta, Selasa 9 Maret 2021.Razman menyebut, diantarnya berkas hasil kongres ke KLB ke Kemenkumham memang secara diam-diam. beliau beralasan, pihaknya tak ingin menganggu konsentrasi Kemenkumham.


"Jadi begini kami memang punya perilaku buat tidak menganggu konsentrasi kementerian hukum serta HAM, kami tak rame rame tiba, kami tidak mau informasi ke media supaya kumpul disana, terganggu mereka, sebagai akibatnya tidak konsentrasi. biarkan mereka pelajari," tuturnya.


di kesempatan sama, keliru satu tim aturan KLB Demokrat, Ilal Ferhard mengatakan pihaknya melaporkan berkas KLB ke Kemenkumham di pukul 14.00 WIB. tetapi, dia enggan menyebutkan lebih lanjut. "Jam dua," singkat dia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Bolaang Mongondow Timur Gempa besar-besaran 5,1 bersemangat Mongondow Timur Bola , Sulawesi Utara, Kamis (17/2020). Lindu terjadi pukul 3:30 malam. Gempa bumi tidak memiliki kemungkinan tsunami.Mengantisipasi gempa bumi,Ini harus dilakukan sebelumnya, untuk sesaat, dan setelah gempa bumi. Sebelum: - Pastikan struktur dan lokasi rumah Anda dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, seperti tanah longsor atau pencairan. Mengevaluasi dan memperbarui struktur bangunan Anda untuk menghindari bahaya gempa bumi. - Kenali lingkungan di mana Anda bekerja: perhatikan lokasi pintu, lift, dan tangga darurat. Dia juga belajar di mana tempat paling aman untuk berlindung. - Pelajari cara melakukan pemadam api pertama dan pemadam kebakaran. - Daftarkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat gempa bumi. - Atur furnitur untuk menempel di dinding untuk menghindari jatuh, runtuh, berubah pada saat gempa. - Bangun objek keras di mana pun itu ada di ...

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Dimulai Januari, Jangan Ada yang Bayar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Januari 2021. Ia memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis. "Vaksin sudah ada, tetapi vaksinasinya akan dimulai pada bulan Januari," kata Jokowi ketika memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil di halaman istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/16/2020). Menurutnya, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya akan diprioritaskan untuk disuntikkan dengan vaksin Covid-19 sebelumnya. Kelompok prioritas penerima vaksin lain, TNI-POLRI dan Guru. "TNI dan polisi nasional karena dia mempertahankan kedaulatan negara. Kepolisian nasional memelihara ketertiban dan keamanan negara. Itu juga perlu diutamakan. Setelah itu, setelah itu kita akan mendapatkan vaksinasi," jelasnya. Pedagang kecil menerima Rp 2,4 juta dari pemerintah. Jokowi menyadari bahwa Pandemi Covid-19 memb...

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan

Kasus Rizieq Shihab Diambil Mabes Polri, Kabareskrim: Untuk Mudahkan Penyidikan   Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 yang melibatkankepemimpinan Front Defenders Islam (FPI) Rizieq Shihab diambil alih oleh Kepolisian Nasional. Bareskrim mulai hari ini. Termasuk kasus serupa yang terjadi di Banten. "Jadi kemarin hari Jumat, 18 Desember, penyelidik Polisi Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Jawa Barat, telah memegang gelar kasus. Dalam hal kasus kami memutuskan tiga kasus ditarik ke Polda Nasional Bareskrim," kata Listyo di Markas Besar Kepolisian Nasional, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020). Menurut Listyo, dua kasus adalah pelanggaran prokes yang melibatkan Rizieq Shihab, yaitu kerumunan di Petamburan Jakarta Barat dan Megamendung, Bogor. Sementara kasus lainnya adalah kegiatan Haul Syeh Abdul Qadir Qadir Jailir di Al-Istiqlaiyyah Islamic Boarding Sc...